Bengkulu, jurnalisbengkulu.com – Bank Indonesia (BI) kembali mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) pada sebesar 5,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,00%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50% dalam keputusan hasil Rapat Dewan Gubernur 20-21 September 2023.
Keputusan ini sebagai konsistensi kebijakan moneter untuk memastikan inflasi tetap rendah dan terkendali dalam kisaran sasaran tiga plus minus satu persen pada tahun 2023 dan 2,5 plus minus satu persen pada 2024.
Namun, capaian PDRB Provinsi Bengkulu tidak sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 3,75 persen. Angka tersebut di bawah rata-rata laju pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan nasional di angka 4,50-5,30 persen.
Dilansir dari rilis Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu pada triwulan III 2023 diperkirakan tumbuh melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini dampak dari didorongnya naik tarif BBM non-subsidi, masuknya fase El Nino, naiknya tarif angkutan laut, dan normalisasi permintaan masyarakat pasca HBKN Idul Adha dan liburan sekolah.
“Perekonomian Provinsi Bengkulu pada FY 2023 diprakirakan tumbuh melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sejalan kondisi perekonomian global dan domestik juga melemah. Dampak ini berpengaruh pada konsumsi RT lebih tinggi dibandingkan dengan komponen lainnya. Anomali cuaca dan pasokan pupuk yang belum membaik juga diperkirakan akan menahan laju pertumbuhan LU Pertanian di tahun 2023,” dalam keterangan yang disampaikan Kepala KPW Perwakilan BI Provinsi Bengkulu, Darjana, di Lantai II BI Bengkulu, Jumat (29/09/23).
Sementara kegiatan dunia usaha Provinsi Bengkulu melemah pada triwulan II 2023 hal itu didorong oleh pelemahan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.
Penurunan juga terjadi pada tekanan harga jual yang berbanding terbalik kapasitas produksi terpakai mengalami peningkatan dibanding triwulan sebelumnya.
“Survei Konsumen September 2023 mengindikasikan optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi menurun. Kondisi ini terutama disebabkan oleh menurunnya ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ke depan,” dalam Rilis BI.
Sementara tekanan inflasi Kota Bengkulu pada Agustus tahun 2023 berada di angka 3,40% (yoy) atau tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 3,23% (yoy).
Hal ini akibat didorong beberapa komoditas sebagai berikut : bensin, rokok kretek filter, dan beras. Dampak fenomena El Nino menyebabkan kekeringan pada lahan sawah di Provinsi Bengkulu, juga alasannya.
“Sementara inflasi Provinsi Bengkulu kisaran sebesar 3,00 – 4,00% (yoy). Sehingga mencapai sasaran inflasi nasional yang sebesar 3,0±1% (yoy). Penurunan tekanan inflasi lantaran penyusuaian harga BBM, penguatan upaya pengendalian inflasi di daerah melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), dan penerapan harga acuan penjualan baru oleh BAPANAS yang diiringi dengan penguatan peran BUMD dalam intervensi harga pangan. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, diantaranya : semakin tingginya mobilitas masyarakat diiringi insentif bansos, fenomena El Nino pada semester II tahun 2023, kondisi ketidakpastian global, dan wacana penyesuaian tarif oleh pemerintah,” dalam rilis BI Provinsi Bengkulu.
Kredit Konsumsi RT pada triwulan II 2023 meningkat dibanding triwulan I meskipun masih terkontraksi. Kondisi yang sama juga terjadi pada komponen kredit UMKM yang meningkat dibanding triwulan sebelumnya. Sementara itu, kondisi berbeda terjadi pada kredit korporasi yang mengalami penurunan.
“Posisi netflow uang di Provinsi Bengkulu secara umum cenderung bersifat outflow, dengan trend kenaikan angka outflow pada bulan menjelang dan saat HBKN Idul Fitri dan Idul Adha. Setoran dan penarikan Bank di area Kota Bengkulu dan Bank Kas Titipan memiliki karakteristik yang berbeda dimana pada Kota Bengkulu setoran Bank relatif lebih tinggi, tetapi pada Kas Titipan angka penarikan tinggi dengan angka setoran yang lebih rendah,” ungkap Darjana membacakan hasil hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia dan Asesmen Regional tanggal 21-22 September 2023.
Salah satu inisiatif pada Sistem Pembayaran Ritel adalah Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). QRIS adalah standar QR pembayaran nasional yang ditetapkan bersama ASPI industri pembayaran baik bank maupun non-bank yang digunakan untuk melakukan pembayaran retail di Indonesia. QRIS di launching pada tanggal 17 Agustus 2019 dan wajib diimplementasi untuk QR pembayaran sejak 1 Januari 2020.
“Kita sangat bersyukur penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) hingga saat ini 170.767 pengguna dan merchant QRIS 140.459 merchant, artinya ini tumbuh positif. Kami berharap kolaborasi semua masyarakat terutama media dalam mensosialisasikan penggunaan QRIS ini sangat diperlukan,” pungkas Darjana. (Saprian Utama, SH)
