Pemkab Bengkulu Utara Perjuangkan TPP ASN 2026
Bengkulu Utara, Jurnalisbengkulu.com – Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pengusulan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Tahun Anggaran 2026 kepada pemerintah pusat.
Langkah tersebut diwujudkan melalui audiensi dan konsultasi bersama Tim Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Sekretaris Daerah Bengkulu Utara, Selasa (2/6/2026).
Sekretaris Daerah Bengkulu Utara, H. Fitriyansyah, S.STP., M.M., mengatakan konsultasi tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyusunan dan pengajuan TPP ASN agar selaras dengan regulasi serta kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah pusat.
Menurutnya, melalui pertemuan itu pemerintah daerah memperoleh berbagai masukan dan penjelasan terkait mekanisme serta pertimbangan dalam penganggaran TPP untuk tahun mendatang.
“Kami melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan terkait usulan TPP Kabupaten Bengkulu Utara. Dalam kesempatan itu kami juga mendapatkan arahan mengenai sejumlah kebijakan pemerintah pusat yang menjadi dasar dalam penyusunan anggaran TPP,” ujar Fitriyansyah.
Ia menegaskan, Pemkab Bengkulu Utara akan terus mengupayakan agar hak-hak ASN dapat terpenuhi sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku. Peningkatan kesejahteraan ASN dinilai penting untuk mendukung kinerja birokrasi serta kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Melalui koordinasi yang intensif dengan pemerintah pusat, Pemkab Bengkulu Utara berharap usulan TPP ASN Tahun Anggaran 2026 dapat memperoleh pertimbangan positif sehingga mampu menjadi salah satu instrumen peningkatan motivasi dan profesionalisme aparatur di lingkungan pemerintah daerah.
Konsultasi tersebut juga menjadi wujud sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam memastikan kebijakan penghasilan ASN berjalan sesuai aturan, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. (Rls)
