Kota Bengkulu, JB – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Bengkulu menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2018 Pemerintahan kota Bengkulu. Bertempat di Rapat Paripurna DPRD Kota Bengkulu pada Senin, (24/6/2019).
Pada rapat paripurna tersebut, semua fraksi-fraksi menyatakan apresiasi dan setuju dengan memberikan beberapa catatan. Salah satunya, dari fraksi Partai PKS, yang dibacakan langsung oleh Awaludin. Pihaknya meminta untuk pemerintah kota Bengkulu meregulasi piutang sehingga dapat menambah pendapatan daerah.
“Jika diperlukan kami minta adanya regulasi sanksi pihak yang tidak bayar pajak daerah. Segera melakukan proses pemilihan terutama untuk proses lelang yang akan diterima,” kata Awaludin.
Sedangkan untuk fraksi Gerindra yang diwakili oleh Marliadi, mengatakan pihaknya berharap agar pemerintah kota Bengkulu mengoptimalkan penyerapan dana APBD sehingga menyejahterakan masyarakat.
“Mencermati dana yang besar itu belum terserap dalam masyarakat yang harus di optimalkan. Transparansi harus dijadikan dan harus lebih fokus terhadap pad dan evaluasi kinerja OPD,” ungkap Marliadi.
Sementara itu, Fraksi Demokrat, yang diwakili oleh Yani Setianingsih meminta agar pemerintah kota menaikkan PAD. Serta Mendayagunakan adanya sisa lebih anggaran.(ADV)
