Pemkab Lebong Raih Opini WTP Pertama di Masa Kepemimpinan Azhari–Bambang

Pemkab Lebong Raih Opini WTP Pertama di Masa Kepemimpinan Azhari–Bambang

 

Lebong, Jurnalisbengkulu.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong berhasil mengukir prestasi dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Capaian ini menjadi opini WTP pertama yang diraih Kabupaten Lebong pada masa kepemimpinan Bupati Azhari dan Wakil Bupati Bambang.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 tersebut berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu dan diterima langsung oleh Bupati Lebong bersama unsur pimpinan DPRD Kabupaten Lebong.

Dalam kegiatan tersebut, BPK RI menyerahkan LHP kepada sejumlah pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu. Opini WTP diberikan setelah BPK melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan standar dan ketentuan yang berlaku. Opini ini menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bupati Lebong menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut dan mengapresiasi seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), DPRD, serta berbagai pihak yang telah bekerja sama dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik.

Menurutnya, raihan opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangan, meningkatkan kepatuhan terhadap aturan, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

“Alhamdulillah, opini WTP ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemkab Lebong. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik,” ujar Bupati.

Raihan opini WTP ini menjadi capaian penting bagi Pemerintah Kabupaten Lebong dan diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. (NA)