Seknas Jokowi Minta Pemerintah Tertibkan Aset Daerah

Bengkulu Selatan, jurnalisbengkulu.com – Kepala Komunikasi & Kelembagaan Seknas Jokowi Akan Menyurati Kementerian Keuangan meminta lebih proaktif melakukan penertiban aset-aset negara, termasuk rumah-rumah dinas tersebut.

“Harus ada penertiban karena selama ini laporan pemerintah selalu disclaimer akibat aset-aset tidak jelas. Ini yang harus diperjelas. Kalau punya negara harus dikembalikan. Ini dipertegas saja yang harus proaktif adalah Kementerian Keuangan karena aset ini dia yang mengatur,” kata Aji.

Menurut Aji, sejak 2008 hingga sekarang, KPK telah menyelamatkan 681 rumah dinas dan 45 bidang tanah yang nilainya mencapai hampir Rp 3 triliun.

“Itu dari 20 kementerian dan BUMN. Kalau TNI dan Polri belum (termasuk),” ujarnya.

“Penyalahgunaan itu dilakukan dengan mengubah status kepemilikan rumah atau tanah negara menjadi milik pribadi. Seperti yang terjadi Saat ini Rumah dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan jalan Bachmada Rustam Masih di tempati Oleh Pecatan Pegawai Negeri yang dulu nya Staf dinas PUPR Bidang pengairan tahun 2018 atas Nama Helmi Gustian rumah dinas itu jelas jelas memakai pasilitas bukan hak nya,itu Hak Negara,” Tegas Aji.

“Nanti kalau sudah dialihkan, lama-lama jadi swasta, itu persoalannya,” papar Aji.

Meskipun demikian, menurut Aji, biasanya enggan pindah karena merasa nyaman atau tidak mau rugi atas biaya perbaikan rumah yang telah mereka keluarkan. Namun, ada juga yang menggunakan rumah dinas atau tanah milik negara tersebut untuk bisnis.

“Yang lebih kami sorot adalah Pecatan Pegawai Negeri, Yang Dulu nya Staf dinas PUPR Bidang pengairan tahun 2018,” ungkap Aji.(SG)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *