Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Gelar Paripurna Hasil Reses

Bengkulu, jurnalisbengkulu.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu telah menyampaikan aspirasi masyarakat yang dihimpun selama kegiatan reses masa persidangan 3 tahun sidang 2023, berlangsung pada tanggal 21 – 25 November 2023 lalu.

Kegiatan reses sendiri merupakan penyaringan aspirasi masyarakat dari 45 oleh anggota dewan di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing yang meliputi 7 Daerah Pemilihan (Dapil) yakni Dapil Bengkulu 1 (Kota Bengkulu), Dapil 2 (Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah), Dapil Bengkulu 3 (Mukomuko), Dapil Bengkulu 4 ( Rejang Lebong dan Lebong), Dapil Bengkulu 5 (Kepahiang), Dapil Bengkulu 6 ( Bengkulu Selatan dan Kaur) serta Dapil Bengkulu 7 (Seluma).

Dalam rapat paripurna pada Jumat (08/12), Juru Bicara (Jubir) DPRD Provinsi Bengkulu, Billy Dwitrata Sunardi, memaparkan hasil laporan reses anggota DPRD. Beberapa aspirasi yang disoroti melibatkan pemenuhan pemerataan pembangunan infrastruktur, pengembangan jaringan internet serta penguatan sinyal telekomunikasi. Masyarakat juga mengungkapkan kebutuhan mendesak seperti pemenuhan pupuk bersubsidi, keberlanjutan bioflok, dan bantuan bibit-bibit unggulan.

“Banyaknya kendala seperti kelangkaan pupuk bersubsidi terus terjadi, sehingga masyarakat memohon bantuan dan solusi dari pemerintah,” ungkap Billy.

Permintaan masyarakat juga mencakup alat bantu pertanian, perhatian terhadap harga komoditi seperti karet dan sawit, serta kebutuhan sumber air bersih. Selain itu, masyarakat mengharapkan bantuan dana, peralatan, dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pelatihan media untuk promosi. Di sektor kesehatan, aspirasi masyarakat mencakup kebutuhan BPJS bagi masyarakat kurang mampu, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, serta akses yang lebih baik ke Rumah Sakit Umum Daerah.

“Pentingnya perbaikan pelayanan kantor publik dan penyaluran dana bantuan sosial yang tepat sasaran juga menjadi sorotan masyarakat,” tambah Billy. Laporan reses ini dianggap sebagai corong anggota DPRD dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, diharapkan dapat menjadi tolok ukur untuk pertimbangan prioritas dalam penyusunan kebijakan pemerintah provinsi demi kesejahteraan masyarakat.

Reporter : Saprian Utama SH

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *