Bengkulu, jurnalisbengkulu.com – Delapan fraksi DPRD Provinsi Bengkulu menyatakan menerima jawaban Gubernur terkait pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2022. Keputusan tersebut diambil setelah mendengarkan tanggapan dan jawaban Gubernur Bengkulu pada Rapat Paripurna lanjutan, (Senin/17/07/2023), di ruang rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu.
Rapat Paripurna lanjutan ini dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Ihsan Fajri, S.Sos, MM, didampingi oleh Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Samsu Amanah, S.Sos, dan Wakil Ketua II H. Suharto, SE, MBA. Rapat tersebut dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, H. Nandar Munadi, S.Sos., M.Si, serta sejumlah pejabat lainnya.
Dalam tanggapannya, Gubernur Bengkulu menjawab pandangan umum dari masing-masing fraksi. Terkait pertanyaan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengenai intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pendapatan daerah, Gubernur menjelaskan intensifikasi telah dilaksanakan dengan membangun hubungan komunikasi dan kerjasama yang baik dengan pemerintah kabupaten/kota se-provinsi bengkulu dalam menertibkan kendaraan-kendaraan dinas yang menunggak pajak dan membangun kerjasama dengan media cetak dan elektronik guna menyampaikan informasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat, serta meningkatkan intensitas pergerakan samsat keliling sedangkan ekstensifikasi potensi pendapatan dilakukan dengan menambah wajib pajak baru pada objek pajak air permukaan seperti pembangkit listrik tenaga mikro hydro (PLTMH).
Selanjutnya Gubernur Bengkulu menanggapi Pernyataan Fraksi Golongan Karya mengharapkan sinergitas antara lembaga eksekutif dan legislatif, Gubernur menjelaskan agar pelaksanaan APBD 2022 menjadi acuan perbaikan.
Gubernur juga menanggapi pandangan Fraksi Gerakan Indonesia Raya dan Demokrat terkait pendapatan Retribusi Daerah kurang 70% dari target. Gubernur menjelaskan bahwa hingga 2022 sudah mulai berjalan baik dengan peningkatan sebesar 6,37% dari realisasi 2021, dengan ditandai perekonomian berangsur pulih akibat Covid-19.
Atas pernyataan Nasdem mempertanyakan belanja modal anggaran 2023masih rendah, Gubernur Bengkulu menjelaskan pekerjaan masih tahap pelaksanaan dan lelang mencapai 100%.
Selanjutnya, terkait nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 201,34 miliar yang menjadi sorotan Fraksi Partai Amanat dan Keadilan, Gubernur menjelaskan bahwa silpa tahun anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar 26,51% dari tahun anggaran 2021. Silpa tersebut merupakan kontribusi dari pelampauan pendapatan asli daerah sebesar 28,65%, pelampauan pendapatan transfer sebesar 20,06%. dan efisiensi belanja hanya sebesaR 5,84% serta silpa dari sisa dak fisik dan non fisik hanya sebesar 9,42%. Silpa tersebut berada pada kas di kas daerah, kas di blud dan kas di dana bos. Realisasi belanja telah sesuai dengan perencanaan serta kegiatan khususnya yang berkaitan dengan 18 program prioritas gubernur yang tujuan utamanya adalah provinsi Bengkulu.
Setelah jawaban Gubernur disampaikan, para juru bicara fraksi menyatakan bahwa jawaban tersebut telah memenuhi harapan rapat paripurna. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan dengan badan anggaran dan tim anggaran pemerintah daerah.
Reporter : Saprian Utama SH
