Bengkulu, jurnalisbengkulu.com – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Provinsi Bengkulu melakukan longmarch menuju Kantor Gubernur Bengkulu di JL. Pembangunan, Kota Bengkulu, Jumat (22/9/2023).
Aksi yang dilakukan dalam rangka jelang peringatan Hari Tani Nasional tersebut menyuarakan seputar permasalahan pertanian di Provinsi Bengkulu seperti konflik agraria dan kesejahteraan buruh tani yang mengakibatkan krisis sosial dan ekologis di masyarakat.
Hal itu pun tidak luput dari perhatian Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Dempo Xler.
“Terkait persoalan konflik agraria, kita (DPRD) sudah berulang kali menyampaikan kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) serta BPN Provinsi Bengkulu dan pihak lainnya untuk segera mengevaluasi perizinan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan yang ada,” ungkap Dempo.
Hali ini, yang sama-sama perlu diketahui, perizinan HGU telah memicu terjadi banyak konflik agraria di beberapa tempat di Provinsi Bengkulu, dan sampai dengan saat ini bisa dikatakan satupun belum ada yang tuntas. Ironisnya pada saat konflik agraria yang terjadi dari pengaduan mereka, petani yang sejatinya masyarakat Provinsi Bengkulu malah cenderung menjadi korban,” ungkap Dempo.
Lanjut Dempo, mengingatkan persoalan perizinan HGU harus segera dituntaskan karena investasi juga diperlukan dan tidak diinginkan juga masyarakat dirugikan, hal itu harus dilakukan langkah konkret yakni evaluasi terhadap perusahaan yang ingin mengurus perpanjangan izin dan dipastikan betul telah memenuhi ketentuan seperti mengeluarkan sebagian HGU untuk plasma ataupun fasilitas umum.
“Kalau menurut hemat kita sebenarnya jangan ada lagi perusahaan yang diperpanjang izin HGU nya. Sehingga lahan HGU itu bisa dikembalikan untuk kepentingan masyarakat. Apalagi saat ini, tidak sedikit masyarakat kita yang kesulitan mendapatkan lahan. Sementara pertumbuhan penduduk dari waktu ke waktu terus bertambah,” tegas Dempo.
Dempo menyebut, saat ini yang terpenting itu bagiamana upaya pemda untuk mencari solusi yang adil dan menyelesaikan konflik agraria di Provinsi Bengkulu .
“Tentunya dengan memastikan keseimbangan antara kepentingan perusahaan perkebunan dan masyarakat serta mematuhi aturan yang ada,” tutupnya.(Saprian Utama, SH)
